Indonesia adalah Negara Maritim, hal ini dapat dilihat dari wilayah lautan yang dimiliki Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Kekayaan alam laut bangsa ini sangat beragam dan memiliki potensi-potensi yang banyak, diantaranya potensi dalam perikanan, pertambangan, pariwisata, pelayaran, dan sebagainya. Indonesia mempunyai potensi sumber daya perikanan dan biota laut yang besar sepanjang perairan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke,. Luas wilayah laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km2, dengan perincian 2,8 juta km2 perairan kepulauan 2,7 juta km2 wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, dan 0,3 juta km2 luas laut wilayah, dimana perkiraan potensi ikan adalah 6,7 juta ton tiap tahunnya, namun baru diamnfaatkan atau jumlah produksi perikanan laut baru mencapai 3,9 juta ton per tahun, atau sekitar 59% dari total potensi sumber daya perikanan Indonesia (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2011).
Rendahnya tingkat pemanfaatan sumber data perikanan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan daerah terpencil lainnya (remote areas) mengindikasikan ketidakgigihan bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai bagian dari masa depan Indonesia. Potensi dari kekayaan alam inilah yang seharusnya dikelola oleh generasi muda dalam hal ini mahasiswa dalam fungsinya sebagai agent of change dan social control dalam kehidupan bermasyarakat, menempatkan mahasiswa sebagai pelaku ekonomi basis intelektual menuju masa depan yang cerah. Hal tersebut diharapkan mampu menyikapi dan menanggapi suatu permasalahan dan kebijakan yang ada. Kebudayaan ilmiah di kalangan mahasiswa merupakan hal yang harus dimiliki oleh tiap-tiap mahasiswa dalam mengembangkan kreatifitasnya.
Ketidakgigihan bangsa Indonesia merupakan awal dari bermunculannya berbagai masalah yang sangat komplek melanda sector kelautan di antaranya adalah kecilnya kontribusi perikanan terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, rendahnya produktifitas nelayan menyebabkan daya tanggap nelayan menjadi minim yang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang masih tradisional dan terbatas. Permasalahan ketiga adalah maritime policy tidak menjadi payung politik bagi pembangunan ekonomi, maka kelembagaan yang terlibat dalam sektor maritim juga akan mengalami disorientasi. Permasalahan selanjutnya adalah terjadinya backwash effect yang menempatkan sektor maritime khususnya perikanan sebagai sector pngurasan.
Gagasan Indonesia tentang ekonomi biru (blue economy) terus menggelinding. Hampir semua anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) menyambut dengan antusias, sehingga Pemerintah Indonesia perlu segera membuat konsepnya dalam tataran yang jelas. China sebagai salah satu negara industri sudah selangkah lebih maju dengan konsep lanjutan berupa APEC Blue Economy Forum, sebagai wadah untuk menggodok soal ekonomi kelautan, tanggung jawab sosial perusaahaan (CSR), scientific management awareness, status kesehatan laut (pencemaran), serta manajemen kelautan.
Dalam hal ini, lautan dan pantai merupakan sumber pangan, oksigen, dan kehidupan habitat yang tanpa batas. Sepanjang sejarah, manusia senantiasa memanfaatkan pantai untuk berbagai keperluan hidup, bahkan 40 persen populasi manusia berada di bibir lautan. Namun sangat disayangkan, kesadaran manusia terhadap pentingnya lautan dan pantai baru muncul belum lama. Pendiri Zero Emmission Research Initiative Gunter Pauli menawarkan tiga poin penting di dalam konsep ekonomi biru (blue economy) kepada Pemerintah Indonesia. Tiga poin tersebut adalah kepedulian sosial (sosial inclusiveness), efisiensi sumber daya alam, dan sistem produksi tanpa menyisakan limbah (Kompas, 2012).
Pemerintah, dalam hal ini harus berpartisipasi dalam melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional berbasis ekonomi biru. Beberapa sektor yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait didalam implentasi pembangunan berbasis ekonomi biru di antaranya kelautan dan perikanan, transportasi laut, industri maritim, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral. Kolaborasi dan integrasi antara dunia pendidikan atau riset, pemerintah dan swasta adalah kunci dalam implementasi Blue Economy.
Ekonomi biru adalah sebuah model bisnis yang mampu melipat-gandakan pendapatan diikuti dengan dampak penyerapan tenaga kerja dan peningkatkan nilai tambah.Fenomena Blue Economy akan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memperbaiki keanekaragaman hayati saat ini yang kemudian bisa menjadi suatu alat dimana memberikan eksternalitas positif bagi faktor social dan ekonomi. Dengan memanfaatkan nilai guna dari suatu barang, yang mana diharapkan dapat menjadi sesuatu yang lebih bernilai harganya.
Berdasarkan hal di atas, Indonesia bergantung pada generasi penerus bangsa yaitu mahasiswa sebagai garda terdepan. Yang diharapkan mampu memberikan pengertian yang cukup bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk penyikapan cerdas dalam dua peristiwa penting bagi Indonesia tersebut di atas. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (HMJ IE FEB UB) menyikapi hal tersebut dengan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dengan adanya kegiatan Intellectual Dialogue of Economics (IDE) XII. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai soft skill serta sebagai bentuk kontribusi positif dapat tersalurkan dengan baik. Acara ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap dua tahun sekali. Mengusung takeline “Menggeser Kelangkaan Menuju Kelimpahan” pada periode ini, kegiatan Intellectual Dialogue of Economics X11 (IDE X11) terdapat beberapa kegiatan, yaitu: Call for Paper, National Student Conference, dan Field Trip.
